wartasukabumionline.com || Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, memberikan sambutan positif terhadap peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Budi menyatakan bahwa IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, melainkan juga merupakan alat strategis untuk mengurangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi sangat mendukung program ini. IPKD MCP KPK 2025 menjadi instrumen vital dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” katanya usai mengikuti peluncuran program tersebut secara daring di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu (5/3/25).
Komitmen DPRD Sukabumi dalam Pencegahan Korupsi
Budi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan KPK untuk menyukseskan program ini. Ia berkomitmen untuk memastikan implementasi IPKD MCP berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap indikator dalam MCP dijalankan dengan baik, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya menjadi wacana,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kabupaten Sukabumi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah untuk memastikan setiap program yang dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
IPKD MCP KPK 2025: Fokus pada Implementasi Nyata
Budi juga menekankan pentingnya menjadikan IPKD MCP sebagai alat evaluasi yang nyata, bukan hanya angka atau skor yang harus dikejar. Ia percaya keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkannya.
“Kita tidak boleh hanya terfokus pada skor tinggi dalam MCP, tetapi harus memastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan tujuan utama, yaitu mencegah praktik korupsi,” tegasnya.
Dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, Budi optimis Kabupaten Sukabumi dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari korupsi dan memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Mari kita kawal bersama pelaksanaan MCP ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Komentar