Sukabumi – Kondisi memprihatinkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palangpang yang berada di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan publik. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi nelayan ini kini tampak kumuh, tak terurus, dan jauh dari kata layak.
Sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Ujang Abdurohim Rochmi—yang akrab disapa H. Batman—saat meninjau langsung lokasi pada Kamis (3/4/2025). Ia menilai kondisi TPI tersebut mencoreng citra kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (C-PUGG) yang seharusnya menjadi andalan pariwisata dan ekonomi daerah.
“Ini tidak sejalan dengan semangat Geopark yang kita banggakan. Fasilitas utama rusak, MCK tak berfungsi, dan lampu penerangan jalan mati. Harus ada pembenahan serius,” tegasnya.
Menurut H. Batman, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas pelelangan dan kenyamanan para nelayan. Ia juga menyoroti minimnya kehadiran dan kinerja petugas TPI yang seharusnya memastikan operasional berjalan optimal, termasuk dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ada ketimpangan dalam pengelolaan. Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan seharusnya hadir setiap hari, bukan sesekali. Perlu ada evaluasi serius terhadap manajemen di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa TPI Palangpang telah diusulkan untuk masuk ke dalam program revitalisasi melalui skema Kelompok Nelayan Modern (KOLAMO) pada tahun 2025-2026. Koordinasi pun telah dilakukan dengan Sekretaris Dinas Perikanan untuk merealisasikan rencana ini.
Tak hanya soal bangunan, ia juga menyoroti penyalahgunaan fungsi kios di area TPI. Sejumlah kios yang mestinya digunakan untuk transaksi jual beli ikan malah dijadikan gudang penyimpanan.
“Ini bukti kurangnya pengawasan. Kios harus kembali ke fungsi aslinya. Jangan dibiarkan begitu saja,” tambahnya.
Kondisi serupa dikeluhkan Warna, salah satu pedagang ikan di TPI. Ia menyebut banyak fasilitas yang rusak dan tak digunakan sebagaimana mestinya.
“MCK rusak, lampu padam, petugas sering tidak ada. Akhirnya, pelelangan banyak dilakukan di luar area TPI. Ini mengganggu sistem dan sering bikin harga ikan melonjak tak wajar,” jelas Warna.
Ia berharap pemerintah daerah bisa segera turun tangan dan melakukan pembenahan menyeluruh.
“Kami para nelayan dan pedagang butuh dukungan fasilitas yang layak agar bisa menjalankan usaha dengan nyaman dan adil,” pungkasnya.
Komentar