DPRD Kabupaten Sukabumi Menghimbau Pemda Kreatif Kelola Sumber Pendapatan, Efek PAD 2024 Naik

SUKABUMI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di saat target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 diproyeksikan naik sebesar Rp698,8 Miliar dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 659,5 Miliar .

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Usep Wawan saat membacakan pandangan umum Fraksi atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna ke-27, Selasa 7 November 2023.

Menurut Usep, setelah pihaknya mencermati nota pengantar Raperda APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2024 itu, pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp4,3 Triliun sementara pada tahun sebelumnya pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4 Triliun atau dalam hal ini pendapatan daerah direncanakan mengalami kenaikan.

“Adapun untuk target penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2024 setelah penyesuaian TKDD diproyeksikan sebesar Rp698,8 miliar atau telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah tahun sebelumnya sebesar Rp659,5 miliar,” jelas Usep.

Oleh sebab itu, lanjut Usep sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang telah di targetkan pemerintah Kabupaten Sukabumi kedepan dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif serta mampu memaksimalkan semua komponen untuk menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan optimalisasi dana corporate social responsibilty atau CSR.

“Upaya lain yang dapat di upayakan dalam pengendalian kebocoran pendapatan asli daerah adalah dengan menertibkan, menginventarisir dan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tentu upaya ini perlu dilakukan secara kongkrit melalui langkah-langkah terobosan yang efektif dan efisien,” tuturnya.

Sementara dalam upaya peningkatan pendapatan, kata Usep, pemerintah Kabupaten Sukabumi harus mampu berkomunikasi dengan berbagai elemen yang mampu mengawal atau menggiring alokasi anggaran, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Karena masih banyak sekali progam progam yang tidak bisa didanai oleh APBD karena keterbatasan anggaran. dan kami berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui
jaringannya diharapkan lebih giat dan aktif untuk mendapatkan dana tambahan baik dari provinsi ataupun pusat,” tegasnya.