wartasukabumionline.com || Krisis listrik yang terus melanda wilayah Pajampangan, Sukabumi Selatan, mendorong Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) untuk mengambil tindakan. Pada Selasa (21/1/2025), mereka mengadu langsung ke DPRD Kabupaten Sukabumi, melibatkan Komisi II dan Komisi III, di Ruang Bamus DPRD.
Audiensi ini digelar untuk menyampaikan keluhan warga terkait pemadaman listrik bergilir yang sering terjadi tanpa alasan teknis maupun cuaca. Perwakilan JPMSS, Aab, mengungkapkan bahwa pemadaman ini telah menjadi keluhan harian bagi warga.
“Kami mewakili masyarakat Pajampangan atau Sukabumi Selatan. Pemadaman listrik sering terjadi meskipun tidak ada hujan atau petir. Alasannya selalu kekurangan pasokan daya, sehingga aliran listrik tidak stabil,” ujarnya.
Aab juga menyebutkan bahwa PLN telah menjanjikan solusi berupa pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KPA. Namun, realisasi proyek tersebut terhambat di dua titik, yaitu tower T32 dan T33, yang terletak di lahan PT Cakra.
“Progresnya sebenarnya sudah hampir selesai. Gardu di Pajampangan dan Jampangkulon sudah siap. Namun, dua tower di lahan PT Cakra belum mendapatkan izin pembangunan, dan itu menjadi kendala utama,” jelasnya.
Menanggapi aduan tersebut, Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas. Anggota Komisi III, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah ini secepat mungkin karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Hari ini kami menerima aspirasi dari JPMSS terkait SUTT yang terhambat di dua titik. Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan memanggil pihak terkait, baik PLN maupun PT Cakra, untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.
DPRD menekankan komitmennya untuk mendukung masyarakat Pajampangan. “Kami berdiri bersama rakyat. Dalam waktu dekat, kami akan memastikan masalah ini segera diatasi,” pungkasnya.
Komentar