SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti kerusakan jembatan alternatif di Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, yang rusak usai diterjang banjir beberapa waktu lalu. Ia mengkritik pembangunan jembatan darurat tersebut yang dinilainya tidak melalui kajian teknis yang memadai.
Menurut Hamzah, proyek pembangunan jembatan sementara itu terkesan dilakukan secara terburu-buru, tanpa perencanaan yang matang, sehingga mengabaikan aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah seharusnya tidak hanya mengedepankan respons cepat, tapi juga memastikan pembangunan jembatan sementara dirancang dengan baik, mempertimbangkan ketahanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Hamzah kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).
Standar Teknis dan Akuntabilitas Anggaran Jadi Sorotan
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat darurat. Ia menyebut, meskipun bersifat sementara, jembatan tetap harus dibangun berdasarkan standar teknis yang layak.
“Pembangunan jembatan, meskipun sifatnya sementara, tetap harus memenuhi standar teknis. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal nyawa dan keberlanjutan fungsi akses warga,” tegasnya.
Hamzah juga memperingatkan bahwa proyek yang dikerjakan asal-asalan justru berpotensi merugikan daerah dalam jangka panjang. Alih-alih menjadi solusi, infrastruktur darurat yang rusak bisa menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
“Kalau dibangun tanpa perhitungan yang matang, kerusakannya bisa terus berulang. Ini hanya akan menguras APBD tanpa memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD itu berharap Pemkab Sukabumi dapat mengevaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur darurat ke depan, dengan lebih mengedepankan aspek teknis, keselamatan, dan keberlanjutan.
Komentar