SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti rusaknya jembatan darurat di Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, yang hancur akibat diterjang banjir pada Minggu malam (13/4/2025) sekitar pukul 21.00 WIB. Jembatan darurat tersebut sebelumnya dibangun sebagai pengganti sementara atas amblasnya Jembatan Bojongkopo pada 6 Maret 2025 lalu.
Hamzah mengungkapkan kekecewaannya atas kualitas pembangunan jembatan darurat yang dinilainya tidak dirancang secara matang, sehingga tidak mampu menahan derasnya luapan Sungai Cidadap.
“Saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu soal Jembatan Bojongkopo. Kita memang apresiasi langkah cepat dari pemerintah, tapi yang disayangkan adalah kualitas pembuatannya. Jembatan darurat harusnya tahan ketika debit air tinggi, bukan malah hancur begitu saja. Artinya tidak ada perencanaan matang,” tegas Hamzah, Senin (14/4/2025).
Penggunaan Anggaran Negara Harus Disertai Tanggung Jawab
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama yang bersumber dari anggaran negara, harus dilaksanakan secara maksimal dan penuh tanggung jawab.
“Kalau ini pakai anggaran pribadi sih bodo amat. Tapi ini pake anggaran pemerintah, jadi harus dibuat semaksimal mungkin, jangan asal-asalan,” ujarnya.
Hamzah juga menyoroti belum dibangunnya Jembatan Cidadap yang sebelumnya amblas. Ia mengakui adanya keterbatasan anggaran dan regulasi sebagai kendala, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas proyek.
Peringatan Keras: Libatkan Tenaga Profesional
Politikus PKB tersebut mendesak agar dalam pembangunan infrastruktur penting, seperti jembatan yang menjadi akses vital masyarakat, pemerintah harus melibatkan tenaga profesional agar tidak terjadi kerusakan serupa di kemudian hari.
“Saya yakin pemerintah akan memperbaiki, tapi yang saya tekankan jangan asal jadi. Ini soal keselamatan warga. Tolong libatkan tenaga profesional, jangan asal bangun lalu rusak lagi,” pungkasnya.
Hamzah berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah komprehensif dan berkualitas agar akses warga tidak terus-menerus terganggu akibat kerusakan infrastruktur yang seharusnya bisa dicegah.
Komentar